December 24th, 2009 • Related • Filed Under
Koperasi Indonesia di era reformasi ini tampaknya sudah tidak terlalu terdengar lagi dan apakah masih sesuai sebagai salah satu badan usaha yang berciri demokrasi dan dimiliki oleh orang per orang dalam satu kumpulan, bukannya jumlah modal yang disetor seperti badan usaha lainnya bahkan dimasa lalu Koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional.Koperasi di Masa Lalu
Koperasi awal mulanya dibentuk oleh masyarakat Indonesia yang dimulai di Purwokerto dan terus berkembang pula di Tasikmalaya dan daerah-daerah lainnya namun dalam perjalanan selanjutnya inisiatif perkembangannya banyak dilakukan oleh Pemerintah, sehingga timbul kesan bahwa Koperasi hanya merupakan alat Pemerintah untuk kepentingan politiknya. Sejak adanya Lembaga Menteri Muda Urusan Koperasi yang meningkat menjadi Departemen Koperasi, koperasi dikembangkan dengan sistem “top down – bottom up” memberikan fasilitas dan kemudahan dari atas dengan harapan adanya pertumbuhan kelembagaan dari bawah. Ternyata harapan tersebut tidak tercapai walaupun telah diupayakan melalui program Koperasi Mandiri. Kelembagaan Koperasi seperti rapuh karena mengutamakan fasilitas usaha yang banyak dimanfaatkan oleh sekelompok pengurusnya tanpa ada keterkaitan usaha dengan anggotanya, titik jenuh pengembangan Koperasi nasional terjadi diawal reformasi karena pengembangan usaha yang berlebihan, yang tidak didukung dengan kekuatan kelembagaan yang memadai. Koperasi semakin surut dan tidak menarik lagi bagi mass media untuk bahan pemberitaannya, disisi lain harapan untuk mensinergikan Usaha Kecil dan Menengah dengan Koperasi dirasakan malah meminggirkan Koperasi, perbincangan nasional mengenai Pembinaan Pengusaha Kecil terus berkembang menjadi Usaha Kecil Mengengah bahkan Pimpinan Kementrian Koperasi dan UKM jarang berbicara Koperasi yang ditampilkan UKM yang terus berkembang menjadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, rasanya Koperasi semakin terpinggirkan.Permasalahan
Koperasi sebagai Badan Hukum selalu dipermasalahkan penyebab kelemahan, padahal kekuatan Koperasi mengutamakan kumpulan orang dalam kebersamaan bukannya kekuatan modal, karena itu masalah utama sulitnya perkembangan Koperasi di Indonesia sangat terkait erat dengan kualitas sumber daya manusianya, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya seperti yang dapat kita lihat data yang diperoleh dari BPS sampai dengan tahun 2006 sebagai berikut :
Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2006
Tipe Daerah/ Tdk/blm Blm tmt SD/ SMP/ SMA/ PT Jml
Jenis Kelamin Sekolah SD sederajat sederajat sederajat
(1) (2) (3) (4) (Jml) (5) (6) (7) (8)
Perkotaan
Laki-laki 12,74 19,05 19,68 51,47 15,87 25,47 7,19 100
Perempuan 14,88 20,17 21,59 56,64 16,10 21,29 5,96 100
L/P 13,81 19,61 20,63 54,05 15,99 23,38 6,58 100
pedesaan
Laki-laki 16,69 27,74 30,23 74,66 14,11 9,76 1,47 100
Perempuan 21,62 28,31 29,78 79,71 12,29 6,77 1,23 100
L/P 19,14 28,02 30,00 77,16 13,21 8,27 1,35 100
Kota/Desa
Laki-laki 14,98 23,97 25,65 64,60 14,88 16,58 3,95 100
Perempuan 18,67 24,75 26,20 69,62 13,96 13,12 3,30 100
L/P 16,82 24,36 25,92 67,10 14,42 14,85 3,63 100
Data diatas dapat dikembangkan dari berbagai aspek kehidupan yang harus dihadapi masyarakat Indonesia, disini yang kita lihat aspek ekonomi yang erat kaitannya dalam pengembangan Koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat yang demokratis berdasarkan rasa dan komitmen kebersamaan untuk menghadapi pelaku ekonomi lain yang lebih kuat. Namun dapat dibayangkan 67,10 % penduduk Indonesia hanya tamatan SD ditambah 14,42 % tamatan SMP dengan 81,52 %, SDM yang berkualitas seperti itu jangan terlalu berharap adanya kebersamaan karena hampir umumnya masyarakat kita dikalangan bawah pendapatan hari ini untuk makan hari ini, sedangkan untuk besok gimana besok. Ditambah kehidupan sehari-hari kegiatan konsumtif lebih dominan dibanding kegiatan produktif, terasa beban hidup semakin berat. Keterbatasan kemampuannya didalam melaksanakan aktivitas ekonominya lebih banyak berpikir dan bersikap sangat sederhana sehingga tidak jarang akhirnya mereka dikuasai oleh orang pintar yang memanfaatkan kesederhanaan tindakannya. Kualitas SDM di perkotaan dan pedesaan sangat timpang laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dan biasanya perempuan selalu diposisi paling lemah padahal perkembangan yang terjadi saat ini laki-laki atau perempuan mempunyai tanggung jawab ekonomi yang sama.
Atas dasar itu seharusnya Koperasi dibangun karena Koperasi merupakan wadah yang paling tepat untuk menghimpun kekuatan ekonomi mereka yang kecil-kecil dan lemah, yang jika bergabung bersama akan menjadi kekuatan yang besar. Jadi tugas Pemerintah adalah bagaimana memampukan mereka secara kelembagaan, dari kemampuan orang perorang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk mampu secara mandiri bertindak dalam kegiatan ekonomi dalam wadah usaha yang berbentuk Koperasi. Kalau terus menerus diberikan fasilitas usaha, baik SDM pengelola maupun kelembagaannya tidak akan mampu memikul bebannya, dan akhirnya Koperasi hanya dipakai ajang untuk politisasi guna memanfaatkan retorika kerakyatan.
Harapan Pengembangan Koperasi Masa Yang Akan Datang
Tampaknya pembinaan Koperasi saat ini belum ada perubahan dan masih terobsesi kepada pembinaan pola lama dengan menekankan kegiatan usaha tanpa didukung oleh SDM yang kuat dan kelembagaan yang solid, upaya pembinaan terasa setengah hati, akibatnya kegiatan Koperasi seperti samar-samar keberadaannya, tidak ada lagi Koperasi baru yang tumbuh bahkan ada Koperasi yang dulu besar semakin surut, terlebih seperti kata Sesmenneg Kop dan UKM diharian Media Indonesia bahwa amandemen UUD 45 telah meminggirkan rumusan Koperasi dari teks aslinya. Mungkin banyak yang telah dilakukan namun gregetnya tidak jelas.
Pembinaan Koperasi tidak perlu dimasalkan lagi, jangan berbicara lagi yang besar-besar dan berpikir Koperasi dapat merubah ekonomi nasional, kembangkan koperasi disektor-sektor strategis sebagai percontohan yang dapat ditiru dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri.
Prioritaskan pembinaan Koperasi di tiga bidang yaitu : Koperasi Pedesaan, Koperasi Perkotaan dan Koperasi Karyawan, di perkotaan utamakan Koperasi distribusi disamping Koperasi produksi, di pedesaan yang penduduknya lebih besar dan posisi tawarnya selalu lemah karena kualitas SDM nya lebih rendah dari masyarakat perkotaan, pembinaannya memerlukan perlakuan khusus. Koperasi harus dapat mengarahkan anggota yang bergerak disektor informal menjadi formal, melalui kerja sama sistim anak dan bapak angkat yang saling membutuhkan dalam kemitraan, seperti Koperasi menghimpun produksi anggota yang merupakan produk yang tidak layak dibuat oleh perusahaan yang bertindak sebagai bapak angkatnya, jadi utamakan dipedesaan dikembangkan Koperasi Produksi disamping memberikan lapangan pekerjaan dapat pula mencegah urbanisasi. Koperasi Karyawan lebih mudah dikembangkan karena kualitas SDM nya relatif lebih baik dan keberhasilan Koperasi Karyawan akan membantu kesejahteraan dan ketenangan bekerja.
Akhirnya untuk memperoleh hasil binaan yang baik harapan masyarakat umumnya sama, yaitu bagi pejabat yang akan ditugasi membina Koperasi seyogyanya memahami betul-betul tentang Koperasi dan mempunyai tanggung jawab moril atas keberhasilannya untuk berkembangnya Koperasi, bukan yang lain.
(Drs. Hediyono MM, mantan Dirjen Pembinaan Koperasi Pedesaan)
sumber dari : http://www.dekopin.coop
Tidak ada komentar:
Posting Komentar