Simpan pinjam koperasi akan diperlonggar, LSP2I: Koperasi bisa jadi bank gelap

JAKARTA: Pemerintah, seperti dituangkan dalam rancangan undang-undang, akan memperlonggar operasional koperasi simpan pinjam (KSP) dengan memperbolehkan penghimpunan dana ataupun penyaluran pinjaman kepada masyarakat non anggota.

Berdasarkan PP No. 9/ 1995, kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari, dan untuk anggota, dan calon anggota koperasi. Namun, dalam jangka maksimal 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok, calon tersebut harus menjadi anggota koperasi.

"Revisi terhadap Undang-undang Perkoperasian lama diagendakan selesai tahun ini," ujar Untung Tri Basuki, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, kemarin.

Menurut dia, aturan tentang perluasan atau keleluasaan operasional koperasi KSP akan dimasukkan dalam UU Perkoperasian versi terbaru, sebagai bagian dari kebijakan mengakomodasi tuntutan perkembangan koperasi.

Djabaruddin Djohan, Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), mengemukakan jika mengacu pada PP No.9, RUU itu sudah keluar dari jalur koperasi.

Kerangka kebijakan itu, menurut Djabarudin, menjadi salah. "RUU tersebut disusun pada 2001, ketika itu melibatkan LSP2I dengan bantuan Bank Dunia, tetapi sayang terhenti," kata Djabaruddin.

Jadi anggota

Dalam PP No.9, katanya, ditetapkan KSP boleh melayani bukan anggota, tetapi dalam status calon anggota selama 3 bulan untuk diarahkan menjadi anggota, dan setelah itu harus menjadi anggota.

"Kalau itu tidak dilakukan [menjadi anggota] sudah menjadi bank gelap. Bank Indonesia harus bertindak," ujarnya.

Menurut Djabaruddin, jika anggota legislatif menerima dan mengesahkan RUU tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus diberi pengertian secara luas tentang perkoperasian dan jati dirinya.

Dia berjanji akan mencari tahu tentang informasi yang pasti tentang RUU itu, termasuk menghubungi Deputi Unung.

Dwinda Ruslan, Direktur Eksekutif Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP), belum bersedia mengomentari tentang perluasan operasional KSP melalui revisi undang-undang koperasi.

"Saya belum siap memberi pernyataan karena bersama dengan koperasi sekunder lain masih mempelajari dan mempersiapkan pengayaan materi RUU tersebut. Kalau sudah selesai akan kami umumkan," kata Dwinda.

Dia menilai dalam pembahasan RUU tersebut Kementerian Negara Koperasi dan UKM lebih cenderung melibatkan kalangan tokoh legislatif. Pemerintah, katanya, memang melibatkan koperasi sekunder simpan pinjam, tetapi masih terbatas.

Menurut Untung, UU No.25/ 1992 tentang Perkoperasian saat ini memuat 67 pasal, adapun naskah RUU perkoperasian memuat 125 pasal untuk mengakomodasi perkembangan koperasi yang dinamis. ( ginting.munthe@bisnis.co.id



  SUMBER DARI : http://www.depkop.go.id/index.php/20090505371/Berita/Media-Massa/simpan-pinjam-koperasi-akan-diperlonggar-lsp2i-koperasi-bisa-jadi-bank-gelap.html  

keadaan koperasi simpan pinjam di Indonesia

Filed Under: Ekonomi&Bisnis

Koperasi Simpan Pinjam oleh Thomas Timberg, Partnership for Economic Growth” Koperasi simpan-pinjam adalah koperasi yang secara khusus menerima tabungan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Koperasi ini dibedakan dari koperasi lainnya, misalnya koperasi kredit (kredit pertanian) yang memberikan pinjaman menggunakan dana yang berasal dari lembaga keuangan lain, tidak menggunakan dana dari anggota. Koperasi simpan pinjam dimulai di negara Jerman pada pertengahan abad 19. Tujuan dari koperasi kredit (credit union) untuk mengembangkan sikap hidup hemat diantara orang miskin serta menyelamatkan mereka dari para rentenir. Bahkan untuk saat ini  credit union melayani nasabah yang tidak pernah disentuh oleh lembaga keuangan yang lain. Dua gerakan koperasi yang dimulai oleh Delitsch dan Raffeisen, meski berbeda ideologi, namun mempunyai fungsi yang sama. Keadaan koperasi simpan pinjam di Indonesia cukup sulit. Meski banyak koperasi dalam posisi kuat dan menguntungkan, namun lebih banyak lagi yang berada dalam  kondisi lemah dan sangat tergantung dana pemerintah. Untuk menuju keadaan yang lebih baik mungkin diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta membentuk asuransi deposan. Namun kecenderungan yang terjadi sebaliknya, dengan adanya otonomi daerah, banyak koperasi simpan pinjam yang tidak lagi melaporkan kegiatan mereka dan tidak ada mekanisme yang bisa memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Kami mengetahui bahwa saat ini ada rencana agar koperasi simpan-pinjam memberikan laporan secara teratur, setidaknya bagi mereka yang telah atau ingin menerima dana dari pemerintah.
Terdapat 2 kelompok besar koperasi simpan pinjam, yaitu Credit Union dan Baitul Malwa Tamwil (BMT) yang melakukan kegiatannya di luar kerangka peraturan yang ada. Kini mereka sedang mengadakan perubahan dan ada peluang besar untuk Koperasi Simpan-Pinjam. Hal diatas terjadi karena adanya bias terhadap bank kecil local, meningkatnya persyaratan permodalan bagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sehingga membuka peluang yang besar bagi koperasi simpan pinjam sebagai lembaga penyimpan dana dengan citra yang baik dan hati-hati. Bank Rakyat Indonesia beserta bank-bank lain terus melakukan ekspansi di pasar ini dengan unit desanya. Namun bank-bank tersebut hanya mampu melayani sebagian kecil pasar saja. BPR dan LDKP (Lembaga Daerah Keuangan Pedesaan) sebenarnya memiliki kesempatan yang baik, namun mereka memiliki keterbatasan karena tingginya struktur biaya. Koperasi simpan pinjam dapat menjaga biaya tetap rendah untuk kredit-kredit kecil sehingga mereka mampu bersaing di pasar secara efektif. Jika mereka dapat terus mengembangkan usahanya dengan baik seharusnya mereka mampu untuk menarik dana para penyumbang dengan memberikan suku bunga uang yang menarik.
Ada beberapa pertanyan yang menarik dan penting. Situasi koperasi tidak jelas, karena kurangnya laporan dan pengawasan. Kami tidak mengetahui bagaimana keadaaan sesungguhnya mengenai koperasi simpan pinjam di Indonesia. Suatu usaha yang telah kami lakukan untuk satu propinsi tertentu menunjukkan bahwa ada kemungkinan proporsi koperasi yang dilaporkan lebih kecil beberapa persen dari kondisi yang sebenarnya. Sebuah studi terakhir yang dilakukan oleh GTZ (Jerman bantu teknis) memperlihatkan beberapa indikator. Studi tersebut berjudul “Sektor Koperasi dan Keuangan Mikro”. Keuangan mikro, berhubungan khusus dengan koperasi Swamitra yang terkait dengan bank Bukopin serta TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam), suatu bentuk yang serupa dengan koperasinya Bank Rakyat Indonesia. Artikel tersebut merangkum kondisi dari aspek hukum dan perundangundangan. Inti dari penemuan dalam artikel tersebut adalah sebagai berikut: “Sektor koperasi di Indonesia merupakan sub-sistem Keuangan Mikro yang paling buruk administrasinya, kurangnya pegawasan serta kepercayaan terhadap laporan yang diberikan merupakan kelemahan yang sangat mendasar. Data yang tersedia bukanlah data yang up-to-date dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk melakukan analisa.”
Materi yang lebih terperinci diberikan untuk Nusa Tenggara Barat. Proporsi kegiatan yang didanai dari deposito hanya sebagian kecil saja, dibandingkan dengan daerah lain. Namun secara keselurahan normal. Laporan tersebut menyimpulkan: “Peraturan baru tentang koperasi menyebabkan meningkatnya peluang bagi koperasi untuk berkembang dan berdikari. Terdapat ketentuan mengenai pengawasan dan keuangan yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan koperasi yang lebih baik lagi. Namun demikian, terdapat sejumlah masalah yang sangat penting yaitu mewujudkan peraturan tersebut ke tataran praktis. “Hal penting lainnya adalah sejumlah peraturan yang ada tidak terwujud dalam praktek dan yang lebih penting lagi kantor wilayah menteri koperasi setempat tidak dapat melaksanakannya secara efektif. Sanksi berupa pencabutan izin usaha merupakan tindakan yang tidak biasa kepada koperasi simpan-pinjam yang bermasalah. Meski koperasi tidak memberikan laporan sesuai jadwal yang ditemukan, tidak ada tindakan yang diambil oleh kantor Manteri Koperasi mengenai hal tersebut. Kelemahan utama dari sistem koperasi adalah tidak adanya pengawasan dan penegakkan hukum.”

SUMBER DARI :
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/keadaan-koperasi-simpan-pinjam-di-indonesia/

Koperasi Dalam Islam

Ekonomi Syari'ah, Fiqih Kontemporer

1/2/2007 | 12 Muharram 1428 H | Hits: 15.885

Oleh: Tim dakwatuna.com

---

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejehateraan bersama. Bagaimana syariah melihat lembaga ini?
Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah: 2). Lihat juga surat An-Nisa’: 12 dan Shaad: 24.
Bahkan, Nabi saw. tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi, “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim). Beliau juga bersabda, “Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (Al-Bukhari)
Maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filosuf Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Patnership and Profit Sharing in Islamic Law, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, di antaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah.
Kini, koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan (membership based association), menjadi substantive power perekonomian negara-negara maju. Misalnya Denmark, AS, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan Swedia. Meskipun, awalnya hanya countervailing power (kekuatan pengimbang) kapitalisme swasta di bidang ekonomi yang didominasi oleh perusahaan berdasarkan modal persahaman (equity based association), yang sering jadi sapi perah pemilik modal (share holders) dengan sistem dan mekanisme targeting yang memeras pengelola.
Spirit membership based association teraktualisasikan dalam ‘tujuh kebaikan’. Buku-buku modern menyebutnya sebagai social capital (modal sosial). Di Indonesia semangat ekonomi kerakyatan berbasis modal sosial mulai menggejala di era Hindia Belanda di abad ke-19, tepatnya sejak diberlakukan UU Agraria 1870 yang menghapuskan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). UU itu mendorong munculnya kepemilikan lokal (local ownership) dan inisiatif rakyat setempat yang mendapatkan porsi ekonomi yang signifikan.
Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun mengkategorikan social capital ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. Pertama, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust). Kedua, keadilan dalam usaha bersama. Ketiga, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. Keempat, tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas. Kelima, paham yang sehat, cerdas, dan tegas. Keenam, kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva. Ketujuh, kesetiaan dalam kekeluargaan.
Formula nilai yang dikemukkan Hatta ini parallel dengan apa yang diungkapkan oleh Kagawa, bapak koperasi Jepang dalam buku Brotherhood Economics, bahwa koperasi merupakan kemitraan ekonomi yang memacu kesejahteraan sosial bersama dan penghindaran dari isapan kekuatan-kekeuatan yang meraih kedudukan istimewa dalam ekonomi.
Implementasi ketujuh nilai yang menjiwai kepribadian koperasi versi Hatta, dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal. Ketujuh prinsip operasional itu adalah; Pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis. Ketiga, partisipasi ekonomis anggota. Keempat, otonomi dan kebebasan. Kelima, pendidikan, pelatihan dan informasi. Keenam, kerjasama antar koperasi. Ketujuh, kepedulian terhadap komunitas.
Di Indonesia, koperasi berbasis nilai Islam lahirlah pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). DSI didirikan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya para pedagang muslim. Mayoritas pedagang batik. Meskipun pada perkembangannya, SDI berubah menjadi Syarikat Islam yang bernuansa gerakan politik.
Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam Economic Doctrines of Islam, koperasi tipe kemitraan modern Barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan, telah dipraktikan oleh umat Islam hingga abad 18. Baik bentuk syirkah Islam dan syirkah Modern, sama dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual berdasarkan hukum negara.
Menurut Rahman, persyaratan kemitraan kedua tipe koperasi tersebut sama, kecuali pada praktik riba (sistem bunga). Koperasi syar’iah (syirkah Islam) terbebas sama sekali dari unsur itu. Kemitraan Inggris (dalam hal jenis mitra, hak dan kewajibannya, fungsi dan tugasnya terhadap pihak ketiga) yang yang tertuang dalam Peraturan Kemitraan Inggris tahun 1980, kurang lebihnya sama dengan yang dijabarkan prinsip syirkah dalam kitab fikih bermadzhab Hanafi ‘Al-Hidayah’.
Yang jadi soal sekarang adalah koperasi model mana yang sesuai bagi perekonomian Indonesia? Apakah koperasi yang di daasarkan pada nilai-nilai tradisional yang cenderung berpola koperasi sosial ataukah koperasi modern model Barat yang berbasis sistem pasar? Atau justru gabungan keduanya?
Tampaknya model campuran, meski tidak berlabel syari’ah, jika dalam operasionalnya berlandaskan nilai dan prinsip syari’ah, tentu lebih mendekati fitrah sunnatullah. Artinya, sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi, dan norma agama serta terhindar dari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme sosialis maupun kapitalis.
Ada 7 pantangan yang harus dihindari dalam bisnis. Dan ini harus dipegang sebagai pantangan moral bisnis (moral hazard). Pertama, maysir yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif. Kedua, asusila yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma social. Ketiga, goror yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
Keempat, haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. Kelima, riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Keenam, ihtikar yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Ketujuh, berbahaya yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syari’ah.
Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari’ah dalam nilai-nilai koperasi. Caranya? Mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis. Pertama, shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. Kedua, istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
Ketiga, tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. Keempat, amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibelitas. Kelima, fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
Keenam, ri’ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness. Ketujuh, mas’uliyah yang mencerminkan responsibilitas.
Koperasi syari’ah sangat strategis dalam mengembangkan sumberdaya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta (asset) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syariah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun. membuat aset nganggur (idle) sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya.
Uang dibuat untuk dipergunakan. Berpindah dari tangan ke tangan sebagai alat tukar (medium of excange) dan pembayaran. Juga alat ekspansi dalam investasi. Jadi, semata-mata hanya alat. Tidak boleh diubah menjadi tujuan. Apalagi menjadi berhala yang disembah. “Merugikan hamba dinar, merugilah hamba dirham!” demikian sabda Rasulullah saw.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai koperasi –yang tampak dalam jatidirinya (Co-operative Identity) sebagaimana dirumuskan kongres International Co-operative Alliance (ICA) ke-100 di Manchester, Inggris, September 1995 dan disusun kembali Prof. Dr. Ian MacPherson berupa 7 nilai: menolong diri sendiri, swa tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan dan kejujuran; dan 7 prinsip operasional, yaitu keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemerdekaan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap lingkungan– secara umum selaras dan serasi dengan nilai-nilai syari’ah.
Namun, jika kegiatan usahanya tidak menghindari ketujuh pantangan bisnis syari’ah, koperasi dapat kehilangan identitas (jatidinya). Koperasi harus meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya. Karena, riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal.
Syari’ah harus diterima dan diterapkan koperasi secara keseluruhan. Bukan sepotong-potong. Karena, penerapan yang sepotong-potong tidak menjamin teraktualisasikannya tujuan koperasi. (Al-Baqarah: 85). “Hai orang-orang yang beriman! Masuk Islamlah kamu dengan keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata.” (Al-Baqarah: 208). “Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri.” (Ar-Ra’du: 11)
Dengan teraktualisasikannya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi, koperasi bisa mewujudkan keadilan dan menyejahterakan bagi semua. Rahmatan lil ‘alamin.

SEKILAS TENTANG KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI

Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang per orang atau badan hukum. Berbicara tentang koperasi, kita pasti akan diingatkan mengenai prinsip ekonomi merakyat yang didasarkan pada rasa kekeluargaan. Sistem perekonomian yang berdasarkan pada kekeluargaan akan memudahkan para anggotanya, karena sistem ekonomi yang merakyat tidak memiliki ketentuan yang terlalu mengikat.

Koperasi juga bekerja di bawah undang-undang perkoperasian yang berlaku. Koperasi memiliki anggaran dasar khusus yang memiliki cara kerja terukur. Undang-undang mengenai koperasi tercantum pada Pasal 4 No.25 tahun 1992.

Undang-undang tersebut menjelaskan fungsi dan peranan koperasi di masyarakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa koperasi dibentuk agar membantu perekonomian rakyat. Poin-poin yang terdapat pada pasal 4 rata-rata bernada sama, yaitu, memperjuangkan nasib perekonomian rakyat. Koperasi dengan semua sistem ekonominya yang baik, berusaha membangun ekonomi negara yang kuat, dimulai dari ekonomi rakyatnya yang harus sudah lebih dulu kuat.

Pasal selanjutnya, Pasal 5 No.25 tahun 1992 mengatur perkoperasian di Indonesia. Pasal tersebut lebih mengatur pada prinsip-prinsip kerja koperasi. Prinsip kerja koperasi yang tercantum pada pasal ini juga bersifat kerakyatan. 

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa hak pengelolaan koperasi diberikan sepenuhnya kepada rakyat, dan tentu saja dilakukan dengan cara demokratis. Keanggotaan dari koperasi juga bersifat sukarela dan terbuka, dengan kata lain memungkinkan para anggotanya untuk mengundurkan diri dari kepengurusan koperasi kapan pun, tanpa diberikan denda. Hasil dari usaha yang dilakukan koperasi pun dibagikan secara adil berdasarkan modal dan jasa masing-masing pengurusnya.

Berdasarkan sektor usaha yang dimiliki, ada beberapa jenis koperasi, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, hingga koperasi yang bergerak pada bidang jasa.

Koperasi yang melayani kegiatan pinjam-meminjam para anggotanya, dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam. Untuk koperasi yang menjual barang-barang konsumsi bagi para anggotanya, disebut Koperasi Konsumen. 

Adapun Koperasi Produsen bergerak pada pengadaan bahan baku yang diperuntukkan sebagai modal usaha para anggotanya. Ada juga jenis Koperasi Jasa dan Pemasaran. Koperasi Pemasaran bergerak pada pemasaran produk hasil karya anggotanya, sedangkan Koperasi Jasa, bergerak pada bidang jasa. 

Modal yang dapat menggerakkan roda perekonomian koperasi didapat dari simpanan para anggotanya. Simpanan tersebut bersifat pokok, wajib, dan khusus. 

Simpanan pokok, biasanya dibayarkan pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Berbeda dengan simpanan wajib. Simpanan jenis ini dibayarkan pada tenggat waktu tertentu dan biasanya berulang. Ada juga jenis simpanan khusus yang sifatnya sukarela.

Selain modal yang sifatnya simpanan, koperasi juga memiliki modal lain yang bisa digunakan, di antaranya dana cadangan dan hibah. Untuk simpanan jenis ini, modal berasal dari penyisihan sisa hasil usaha dan sumbangan atau hasil hibah dari pihak lain di luar keanggotaan koperasi itu sendiri.

sumber dari : http://www.anneahira.com/tentang-koperasi.htm

Lebih Jauh tentang Koperasi

Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata : bukan Koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang Koperasi.

Meskipun sudah berusia 60 tahun lebih (dan 61 tahun pada tanggal 12 Juli 2008 nanti) apa itu Koperasi belum begitu dipahami dengan benar oleh bangsa Indonesia. Bahkan banyak paara anggota Koperasi yang belum tahu makna dari mahluk yang bernama Koperasi ini.

Koperasi: Mahluk apa itu?

Koperasi adalah asosiasi [1] orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi.

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asosiasi orang-orang. Artinya, Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
2. Usaha bersama. Artinya, Koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung resiko, penyedia agunan, dan lain-lain.
3. Manfaat yang lebih besar. Artinya, Koperasi didirikan untuk menekan biaya, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi lebih besar.
4. Biaya yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga, Koperasi menerapkan aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya, ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti untuk kepentingan investasi.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sementara menurut ICA[2] Cooperative Identity Statement, Manchester, 23 September 1995, Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Prinsip-prinsip Koperasi[3]

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman bagi Koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai Koperasi.

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
   
2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusaan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam Koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demoktaris. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti di bawah ini : a) Mengembangkan Koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan. b) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi. c) Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.
4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila Koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu haarus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya: a) Pengawasan yang demokratis dari anggotanya. b) Mempertahankan otonomi koperasi.
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan Koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada maasyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan tokoh-tokoh masyaralat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
6. Kerjasamaa antar koperasi. Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka: a) Gerakan Koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif. b) Dapat memperkuat gerakan Koperasi.
7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

Sementara itu Prinsip Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerja sama antar Koperasi.

Sumber: Tim LAPENKOP Nasional, Lebih Mengenal Koperasi, Diterbitkan oleh LAPENKOP Nasional, Gedung D-III Lantai II, Kampus IKOPIN, Jl. Raya Bandung Sumedang Km 20,5 Jatinangor – Bandung 40600, 

---

Asosiasi berbeda dengan kelompok. Asosiasi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Lazimnya, yang menonjol adalah kepentingan ekonominya. Sedangkan kelompok terdiri dari orang-orang yang belum tentu memiliki kepentingan yang sama. Umumnya yang menonjol adalah unsul sosialnya. ICA adalah gabungan gerakan Koperasi internasional yang beranggotakan 700 juta orang lebih, berasal dari 70 negara, berpusat di Genewa, Swiss. Untuk wilayah Asia-Pasifik berkantor di New Dehli, India.

Prinsip yang dianut oleh gerakan Koperasi internasional saat ini adalah yang dicetuskan pada kongres ICA (International Cooperative Alliance) di Mancchester, Inggris pada tanggal 23 September 1995.

sumber dari :

http://berkoperasi.blogspot.com/2008/02/lebih-jauh-tentang-koperasi.html

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA

Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa  Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atasdasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan.
Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globlisasi terus merambat ke pedesaan.
Kemajuan ilmu oengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi ( revolusi industri ) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjajdi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal ( kapitalisme ). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebutdengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.
Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh kperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi.
Kemajuan industri di Eropa akhirnya meluas ke Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Bangsa Eropa mulai mengembangkan sayap untuk memasarkan hasil industri sekaligus mencari bahan mentah untuk industri mereka. Pada permulaannya kedatangan mereka murni untuk berdagang. Nafsu serakah kaum kapitalis ini akhirnyaberubah menjadi bentuk penjajahan yang memelaratkan masyarakat.
Bangsa Indonesia, misalnya dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan setelah itu dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Selama penjajahan, bangsa Indonesia berada dalam kemelaratan dan kesengsaraan. Penjajah melakukan penindsan terhadap rakyat dan mengeruk hasil yang sebanyak-banyaknya dari kekayaan alam Indonesia. Penjajahan menjadikan perekonomian Indonesia terbelakang. Masyarakat diperbodoh sehingga dengan mudah menjadi mangsa penipuan dan pemerasan kaum lintah darat, tengkulak, dan tukang ijon.
Koperasi memang lahir dari penderitaan sebagai mana terjadi di Eropa pertengahan abad ke-18. Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.
Untuk mengetahui perkembangan koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam “ dua masa ”, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

Masa Penjajahan
Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto ( Banyumas ) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Beliau dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen.
Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partaui Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat kooperasi sehuingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”.
Pergerakan koperasi selam penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancer. Pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsug maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :

1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
2. akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
3. ongkos materai sebesar 50 golden
4. hak tanah harus menurut hukum Eropa
5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :

1. akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
2. ongkos materai 3 golden
3. hak tanah dapat menurut hukum adat
4. berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kemabli. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kamntor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengallami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati.
Masa Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. Sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus didasrkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan cirri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.
Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.
Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.
Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kehadiran dan peranan koperasi dalam perekonomian nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Masa pasca kemerdekaan memang dapat dikatakan berkembang tetapi pada masa itu membuat perkembangan koperasi berjalan lambat. Namun keadaannya sperti itu, pemerintah pada atahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2. menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah
2. pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi
3. pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :

1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekononmi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan  mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalutrkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fubgsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

Artikel dikutip dari http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1893/title_sejarah-koperasi-perkembangan-di-indonesia/

Mengenal Bung Hatta “Bapak Koperasi Indonesia”

Riwayat Singkat Bung Hatta

Bung Hatta dilahirkan di kota Bukittinggi, di tengah dataran tinggi Agam, Sumatera Barat tangal 12 Agustus 1902 dari pasangan keluarga H. Mohammad Djamil (Ayah) dan Siti Saleha (Ibu). Sewaktu kecilnya, Mohammad Hatta sering dipanggil Mohammad Athar, dan ketika masa perjuangan kemerdekaan, beliau lebih populer dengan panggilan Bung Hatta, yang pada saat itu bermakna “saudara seperjuangan”.

Beliau menikah di usia 42 tahun dengan Rahmi yang kemudian dianugerahi tiga orang puteri yaitu: Meutia, Gemala, dan Halida. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di tengah-tengah rakyat, di Pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Pendidikan dasar (SR) dan sekolah menengah (MULO) diselesaikan di Padang, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School dan tamat tahun 1921. Walaupun beliau ditawari pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi, tapi ditolaknya karena beliau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke negeri Belanda di Rotterdamse Handelschogenschool. Disinilah Bung Hatta mulai berkecimpung dalam organisasi pemuda yang saat itu diketuai oleh Dr. Soetomo (Bung Tomo).
Ketika kembali ke Indonesia, beliau aktif dalam dunia pers sebagai anggota Dewan Redaksi “Hindia Poetra” dan majalah Daulat Rakyat. Di masa-masa inilah Bung Hatta berkenalan dengan Bung Karno (Ir. Soekarno). Perjuangan Bung Hatta tidak mungkin kita lupakan begitu saja, karena memiliki nilai sejarah yang sangat berarti bagi negara dan bangsa Indonesia.

Beliau adalah figur yang sedikit bicara tetapi lebih banyak berbuat. Oleh karena itu, Bung Hatta tidak hanya disegani oleh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh bangsa lain, terutama dalam era perjuangan kemerdekaan. Bahkan beliau lebih disegani dan dikagumi karena kemampuannya menggalang masyakat internasional dengan menguasai bahasa asing, seperti bahasa Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Bung Hatta selain Wakil Presiden RI pertama, beliau pernah menyamar sebagai co-pilot ke India untuk bertemu dengan Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan, Bung Hatta mengalami penangkapan dan pembuangan oleh pemerintah Belanda, antara lain ke Tanah Merah, Digul, ke Banda Neira, kemudian ke Sukabumi, sebelum Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1942.
Pada dasarnya, penangkapan dan pembuangan Bung Hatta disebabkan oleh penolakannya atas bujukan Belanda untuk bekerja sama. Bung Hatta dikenal sebagai seorang yang sangat memegang teguh kedisiplinan, kesederhanaan, keimanan, dan ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rasa kasih dan tidak kasar, bersih serta jujur, dan selalu berorientasi pada rakyat kecil dan lemah.
Beliau sangat suka membaca, rajin membeli buku, punya jadwal khusus untuk membaca dan menulis di perpustakaan pribadi sehingga pada akhirnya beliau meninggalkan puluhan ribu buku milik pribadi dan berbagai tulisan yang tersebar di dalam maupun di luar negeri.
Berikut sepenggal kisah Bung Hatta tentang disiplin yang dikutip dari Seri Dimata

(Pribadi Manusia Hatta)

Membagi Disiplin Masyarakat

Bung Hatta dari kecil hidup sangat rapi dan teratur. Segalanya diatur dengan rapi, begitu juga uang jajan sehari-hari yang diperolehnya. Uangnya disusun begitu rupa, di atas meja tulis beliau, agar nantinya kalau sudah cukup dimasukkan ke Postpaarbank (bank tabungan pos). Menurut beliau, dari uang itulah ia bisa membeli buku-buku untuk meneruskan sekolahnya.

Bila ada yang menukar susunan uang itu, maka beliau pasti tahu. Begitu juga dengan barang-barang lainnya. Beliau tidak mau acak-acakan.

Menyoal kedisiplinan, menurut beliau dalam masyarakat ada tiga golongan. Pertama, golongan yang berdisiplin dan teratur. Kedua, golongan yang acak-acakan dan mengikuti angin. Ketiga, golongan yang sama sekali tidak mau berdisiplin atau bernorma.

Jadi, kita harus menempatkan tiap-tiap orang dalam golongan yang mana, agar kita dengan dada lega menghadapi tiap-tiap golongan mereka itu.
Bung Hatta Bapak Koperasi
Perhatian beliau yang dalam terhadap penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori Gerakan Koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Karena itu Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Gelar ini diberikan pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada tanggal 17 Juli 1953.

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Tafsiran itu sering dikemukakan oleh Bung Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut.

Ketertarikannya kepada sistem koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.

Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.

Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil. Menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa koperasi itu identik dengan usaha skala kecil.

sumber dari : 
http://forum.um.ac.id/index.php?PHPSESSID=531abd32638dc8e83534d8a0231115e9&topic=9830.msg9919#msg9919

2010, Tahun Kebangkitan Koperasi Indonesia

14 May 2010

JAKARTA-Tahun ini merupakan kebangkitan koperasi Indonesia. Untuk merangsang budaya berkoperasi di kalangan masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) mencanangkan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (pemaskop).
"Melalui Gemaskop ini, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk berkoperasi serta bersama-sama membenahi koperasi yang ada agar sesuai prinsip dar jati diri koperasi. Selain itu, membangun koperasi untuk menjadi besar dan menjadi soko guru perekonomian nasional," kata Menteri KUKM Syarief Hasan di sela-sela peluncuran Gemaskop di Kantor Menkop dan UKM, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, belum lama ini.
Lebih jauh Syarief mengungkapkan, masalah koperasi ini memang harus mendapatkan perhatian sangat besar. Sebab, di dalam Pasal 5 Ketetapan MPR RI No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi disebutkan bahwa "Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara".
Menurut Syarief, Kemenkop dan UKM masih perlu meningkatkan kesadaran berkoperasi karena berkoperasi memberikan solusi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, jumlah koperasi per Juni 2009mencapai 166.155 unit dengan kategori yang aktif 118.616 unit dan tidak aktif 47.539 unit. Gemaskop, kata Syarief, diharapkan dapat merangsang dan memicu peran serta masyarakat untuk lebih aktif dalam membangun ekonomi di wilayahnya. Karena itu, diperlukan upaya penguatan institusi. Juga diperlukan pemantapan budaya koperasi melalui usaha-usaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan serta rasa kesadaran berkoperasi bagi masyarakat.
Syarief berkeyakinan, Badan Usaha Koperasi dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial-nya. Sebab, koperasi dikenal sebagai member based organization, yaitu sebagai suatu lembaga tempat berkumpulnya orang-orang dalam memenuhi kebutuhan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama. "Itu sebabnya, koperasi memiliki banyak keunggulan dibandingkan badan usaha lain karena menempatkan manusia sebagai faktor penting dalam proses dan mekanisme kerjanya, sedangkan faktor material lain hanyalah alat bantu," jelas dia.
Dalam pemahaman ini, koperasi akah memiliki kemampuan dalam mengurangi kemiskinan, menyerap pengangguran, memperkuat integrasi sosial, dan. mempunyai kepedulianterhadap lingkungan. "Maka melalui program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi diharapkan dapat memicu peran serta aktif masyarakat dalam membangun ekonomi di wilayahnya," harap dia.
Terkait Gemaskop, Kemenkop dan UKM membentuk dan menguatkan institusi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi. Untuk itu, perlu dibentuk Panitia Nasional di tingkat Nasional dengan keanggotaan tetap. Sedangkan pelaksanaan di daerah dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Sejalan dengan itu, diperlukan penguatan terhadap institusi pember-dayaan koperasi pada tingkat Pro-vinsi/Kabupaten/Kota seperti Dinas yang membidangi Koperasi, Dekopinwil, Dekopinda dan lembaga-lembaga pendukung lainnya.
Selain itu, menyiapkan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang Gemaskop, diseminasi dan pendidikan Gemaskop, penerapan jatidiri koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta mengajak mengajak seluruh stakeholder sebagai upaya untuk menyukseskan program Gemaskop di antaranya dengan penandatanganan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Kesetaraan Gender Melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM.
"MoU dengan Meneg PPdan PP ini dilakukan karena peran perempuan di bidang koperasi sangat besar. Apalagi, mayoritas koperasi yang sukses, pengurusnya adalah perempuan. Dari 166 ribu unit koperasi, enam puluh persen pengurus adalah kaum perempuan. Ini tidak didominasi satu provinsi, tapi merata di semua provinsi ada," ungkap Syarif saat berkunjung ke INDOPOS belum lama ini.
Sementara itu. Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengatakan, sinergi kementerian yang dipimpinnya dengan Kemenkop dan UKM diharapkan dapat mempercepat perwujudan kesetaraan gender. Yaitu, kesamaan dan keseimbangan atas akses, penguasaan, manfaat dan peran serta perempuan dan laki-laki dan mempercepat perwujudan koperasi dan UKM yang berdaya saing, (art)
 sumber dari : Indo Pos  Nasional

Dana koperasi & UMKM 2014 capai Rp151 triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp151 triliun hingga 2014 untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, hingga saat ini, APBN sudah mengucurkan dana untuk koperasi dan UKM sebesar Rp51 trilliun dan akan berlanjut sampai pada 2014 sebesar Rp100 trilliun atau 1/10 dari APBN. “Pengucuran dana APBN diproyeksikan untuk menguatkan koperasi dan UMKM,” tegas SBY dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-63 di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) V Brawijaya, Surabaya, tadi pagi.
Dengan jumlah penduduk Indonesia 240 juta jiwa, sambung SBY, pembangunan berbasis ekonomi rakyat melalui koperasi dan UKM bisa menjawab tantangan ke depan. Bahkan, saat krisis moneter 1998, banyak perusahaan besar jatuh, tetapi koperasi dan UKM menjadi sabuk pengaman sehingga perekonomian Indonesia mudah bangkit. “Dibandingkan 2008, ada peningkatan signifikan pada bidang perekonomian melalui koperasi.”
Di depan sekitar 7.500 undangan, SBY mencontohkan dirinya yang sudah limabelas tahun menjadi anggota koperasi. Presiden dengan gembira menyatakan bagaimana manfaat menjadi anggota koperasi. “Karena gaji pas-pasan, kalau tanggal tua, saya mengambil barang dulu di koperasi dan baru bayar saat gajian.”
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM Sjaifuddin Hasan dalam pidatonya menggagas program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dan Pencanangan Gerakan Minum Susu Nasional. “Gagasan Gemaskop karena banyaknya kebijakan pemerintah yang telah mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” kata Sjaifudin.
Data Kemenkop merinci pada RPJM tahap kedua 2010-2014, target pertumbuhan ekonomi 7,7% dengan penurunan angka kemiskinan hingga 10% dan menurunkan angka pengangguran sebesar 6%.
Hingga Maret 2010, lanjut Sjaifuddin, sedikitnya 175.102 koperasi di Indonesia dengan jumlah anggota 29.124 juta orang. Dibanding dengan kondisi 2008, terdapat peningkatan sebanyak jumlah koperasi sebesar 13% dan 6,6% untuk anggota koperasi. Volume usaha pada 2010 terdapat peningkatan Rp77,514 triliun  atau 13.25% untuk  modal sendiri tercatat Rp30,656 triliun atau meningkat 35,88%.

Sumber: daring Bisnis.com 16 Juli 2010

Kapasitas koperasi diharapkan meningkat

Ketua Koperasi Nasari Semarang Sahala Panggabean, peraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan pada Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2010, 14 Juli di Surabaya memiliki misi meningkatkan kapasitas seluruh koperasi di Indonesia.
“Saya ingin agar setiap koperasi bisa berprestasi optimal untuk menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Sahala Panggabean kepada Bisnis, hari ini melalui hubungan seluler di Surabaya.
Misi tersebut sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah untuk menjadikan koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam (KSP) sebagai sarana untuk mendorong peningkatan perekonomian pada komunitas masyarakat paling bawah.
Itu sebabnya Sahala Panggabean mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh masyarakat dan manajemen koperasi secara khusus. “Di manapun mereka berada, penghargaan ini adalah kebanggaan bagi KSP,” tandas Panggabean.
Mantan karyawan perbankan tersebut mengemukakan penghargaan ini dinilai sudah layak, karena sejak 12 tahun lalu mendirikan KSP Nasari, dan berkantor pusat di Semarang, telah mampu membangun jaringan layanan kepada masyarakat Indonesia.
Saat ini jumlah kantor cabang Nasari di seluruh Indonesia sudah mencapai 22 unit. Meski jasa layanan Nasari lebih fokus terhadap para pensiunan PNS, Polri, dan TNI AD serta pensiunan, namun dianggap telah mampu menjadi stimulan pergerakan ekonomi lokal.
“Jumlah koperasi di seluruh Indonesia memang sangat besar, mencapai 170.000 lebih, akan tetapi kami mengakui jika belum seluruhnya memiliki layanan secara profesional. “Secara pribadi saya ingin mendorong mereka agar bisa menjadi mitra bagi masyarakat maupun pelaku usaha mikro dan kecil,” ungkap Sahala Panggabean.
Sumber: daring Bisnis.com 16 Juli 2010

TENTANG SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA

Sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh
tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat
individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki
kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari
perekonomian yang kapitalistis ( Team UGM, 1984 h. 11). Koperasi
yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah
keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang
dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya
menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan “Rochdale
Principles”. Dalam waktu yang hampir bersamaan di Prancis lahir
koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi
yang bergerak di bidang simpan-pinjam.
Sejalan dengan pengertian asal kata koperasi dari “Co” dan
“Operation” mempunyai arti bersama-sama bekerja, Koperasi
berusaha untuk mencapai tujuan serta kemanfaatan bersama. Guna
memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang koperasi, ILO di
dalam penerbitannya tentang “Cooperative Management and
Aministration” (1965, h. 5). Dari definisi tersebut, koperasi mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:
a. merupakan perkumpulan orang-orang (association of person);
b. bergabung secara sukarela (have voluntarily joined together);
c. untuk mencapai tujuan ekonomi bersama (to achieve a common
economic end);
d. organisasi perusahaan yang dikendalikan secara demokratis
(democratically controlled business organization);
e. kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan (equitable
contribution to the capital required);
f. menanggung resiko dan menerima bagian keuntungan secara adil (
a fair share of the risk and benefits of the undertaking).
Dalam perjalanan sejarah sampai dengan sekarang, pengertian
koperasi telah berkembang yang dapat disoroti dari berbagai aspek :
a. koperasi sebagai organisasi ekonomi sebagaimana juga pelakupelaku
ekonomi yang lain harus memperhitungkan produktivitas,
efisiensi serta efektifitas;
b. koperasi sebagai suatu gerakan yang mempersatukan kepentingan
yang sama guna diperjuangkannya secara bersama-sama secara
serempak dan lebih baik, sehingga dimungkinkannya ditempatkan
semacam perwakilan;
c. segi sosial dan moral yang dianggap mewarnai kehidupan koperasi
yang di dalam kegiatannya harus mempertimbangkan norma-norma
sosial ataupun moral yang berlaku di mana koperasi melakukan
kegiatannya;
d. sementara pihak ingin mengembangkan koperasi sebagai suatu
sistim ekonomi, di mana pandangan ini dilandasi oleh semangat
cooperativism;

(Tujuan dan Manfaat Penelitian)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang
sebenarnya tentang pertumbuhan dan perkembangan koperasi di
Indonesia dengan mendasarkan atas data dan referensi yang obyektif.
Tujuan ini adalah sejalan dengan keinginan dari masyarakat uantuk
memperoleh bahan pengertian tentang sejarah pertumbuhan koperasi di
Indonesia yang memiliki cita-cita luhur dalam upaya meningkatkan
harkat kehidupan warga masyarakat yang dipelopori oleh para tokohtokohnya.
Manfaat penelitinan kan dapat dirasakan sehubungan dengan
peranan yang diharapkannya oleh masyarakat terhadap koperasi
sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi nasional menyentuh
kepentingan terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Dengan
contoh ketauladanan dan para tokoh terdahulu yang memperjuangkan
cita-cita perkoperasian akan merupakan motivasi bagi generasi
selanjutnya dalam upaya pengembangannya.
(AWAL PERTUMBUHAN KOPERASI INDONESIA)
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed
1964, h. 57) yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai
sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik
dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang
berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.
Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada
kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula
koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang
konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan
penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan
koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada
kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki
beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil
langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih
dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi
bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan
penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan
kegiatan simpan-pinjam dan sebagainya (Masngudi 1989, h. 1-2).
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih
di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam.
Untuk memodali koperasi simpan- pinjam tersebut di samping
banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid
yang dipegangnya (Djojohadikoesoemo, 1940, h 9). Setelah beliau
mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah
dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.
Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf
Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika
ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen
(koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi
simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari
cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah
dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam
yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung
dan modal untuk itu diambil dari zakat.
Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908
menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian
pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi
yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko
koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di
Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan
kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia
Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi
suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam
hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi
antara lain :
a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;
b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;
c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal

(PERTUMBUHAN KOPERASI SETELAH KEMERDEKAAN)
Gerakan koperasi di Indonesia yang lahir pada akhir abad 19 dalam
suasana sebagai Negara jajahan tidak memiliki suatu iklim yang
menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah Indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di
dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang “Founding
Father” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian
di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia
mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1
beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya
disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas
kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUd 1945 tersebut
diatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.
Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran
koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia bertindak aktif dalam pengembangan
perkoperasian. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi
Pemerintah RI berusaha memperluas dan menyebarkan pengetahuantentang
koperasi dengan jalan mengadakan kursus-kursus koperasi di berbagai
tempat.
Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa
yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain
terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat
SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta
menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus,
pegawai dan masyarakat. Selanjutnya, koperasi pertumbuhannya semakin
pesat. Tetapi dengan terjadinya agresi I dan agresi II dari pihak Belanda
terhadap Republik Indonesia serta pemberontakan PKI di Madiunpada tahun
1948 banyak merugikan terhadap gerakan koperasi.
Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di
dalam Staatsblad No. 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah
Federal Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia yang isinya hampir
sama dengan Peraturan Koperasi yang dimuat di dalam Staatsblad No. 91
tahun 1927, dimana ketentuan-ketentuannya sudah kurang sesuai dengan
keadaan Inidonesia sehingga tidak memberikan dampak yang berarti bagi
perkembangan koperasi.
Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi
rakyat , istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian
kredit yang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan
kemampuan keuangan Negara”.
Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet
Wilopo antara lain mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga
bagian, yaitu :
a. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi
perkembangan gerakan koperasi;
b. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;
c. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan
atas dasar koperasi.
PERKEMBANGAN KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI TERPIMPIN
Dalam tahun 1959 terjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam
sejarah bangsa Indonesia. Setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan
tugas menyusun Undang-Undang Dasar Baru pada waktunya, maka pada
tanggal 15 Juli 1959 Presiden Soekarno yang juga selaku PAnglima Tertinggi
Angkatan Perang mengucapkan Dekrit Presiden yang memuat keputusan
dan salahsatu daripadanya ialah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah
Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya
lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pada tanggal 17 Agustus 1959
Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraan yang berjudul
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”, atau lebih dikenal dengan Manifesto
politik (Manipol). Dalam pidato itu diuraikan berbagai persoalan pokok dan
program umum Revolusi Indonesia yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan
Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 pidato itu ditetapkan sebagai Garis-garis
Besar Haluan Negara RI dan pedoman resmi dalam perjuangan
menyelesaikan revolusi.
(PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA ORDE BARU)
Pemberontakan G30S/PKI merupakan malapetaka besar bagi rakyat
dan bangsa Indonesia. Demikian pula hal tersebut didalami oleh gerakan
koperasi di Indonesia. Oleh karena itu dengan kebulatan tekad rakyat dan
bangsa Indonesia untuk kembali dan melaksanakan UUD-1945 dan
Pancasila secara murni dan konsekwen, maka gerakan koperasi di Indonesia
tidak terkecuali untuk melaksanakannya. Semangat Orde Baru yang dimulai
titik awalnya 11 Maret 1996 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember
1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal
dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkopersian.
Konsideran UU No. 12/1967 tersebut adalah sebagai berikut ;
1. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak :
a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung
daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah
perjuangan ekonomi rakyat.
b. menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi
dasar koperasi dari kemrniannya.
2. a. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang
sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan
dalam Ketepatan-ketepatan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa
untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hokum
dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan
ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat
pendemokrasian ekonomi nasional.
b. Bahwa koperasi bersama-sama dengan sector ekonomi Negara dan
swasta bergerak di segala sektor ekonomi Negara dan swasta
bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam
rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan

sumber dari : http://bayus449.blog.com/2010/10/15/tugas-ekonomi-koperasi/

Koperasi Indonesia Dalam Angka Finish

Posting kali ini masih melanjutkan posting sebelumnya tentang KOPERASI INDONESIA
dalam angka. Tidak ada yang istimewa dalam posting ini masih dalam konteks MANAJEMEN KOPERASI. Saya mencoba membantu menyampaiakan gambaran perkembangan KOPERASI INDONESIA
yang disajikan kemenkop UKM (dulu: departemen koperasi ). Saya hampir tidak melakukan editing apapun terhadap data ini kecuali untuk data dalam bentuk tabel. Saya berharap ada tinjauan kritis dari teman2 untuk melihat secara obyektif dan optimis. Data KOPERASI INDONESIA tahun 2008 telah saya sajikan sebelumnya. Semoga sedikit memberikan pencerahan untuk kita semuaJ

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI INDONESIA SECARA NASIONAL PERIODE 2005-2006

Kelembagaan KOPERASI INDONESIA periode 2005 – 2006 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan sebanyak 6.363 unit atau 4,71 persen. Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 15 persen)
periode
2005-2006 adalah :

• Kepulauan Riau sebesar 27,57 persen;
• Maluku sebesar 18,07 persen;
• Gorontalo sebesar 16,82 persen; dan
• Kalimantan Timur sebesar 15,48 persen.

• Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan
  jumlah
  KOPERASI INDONESIA adalah Papua Barat sebesar 12,18 persen.

Perkembangan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 4.126 unit atau 4,35 persen. Ada 5 (lima) propinsi dengan
peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif
terbesar (di atas 15 persen)
adalah :

• Kepulauan Riau sebesar 41,11 persen;
• DKI Jakarta sebesar 20,27 persen;
• Sulawesi Tengah sebesar 19,40 persen
• Maluku Utara sebesar 17,11 persen; dan
• Kalimantan Tengah sebesar 15,86 persen.

Propinsi dengan penurunan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif secara berturut-turut adalah :

• Papua Barat sebesar 12,98 persen;
• Banten sebesar 10,63 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 7,18 persen;
• Lampung sebesar 3,31 persen;
• Sulawesi Utara sebesar 1,75 persen;
• Jambi sebesar 0,49 persen; dan
• Riau sebesar 0,11 persen.

Sedangkan perkembangan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 2.237 unit atau 5,57 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif terbesar (diatas 50 persen), adalah :

• Kalimantan Timur sebesar 254, 31 persen;
• Maluku sebesar 52,63 persen; dan
• Gorontalo sebesar 52,41 persen.

Propinsi yang mengalami penurunan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif, adalah :

• DKI Jakarta sebesar 19,36 persen;
• Jawa Timur sebesar 16,31 persen;
• Papua Barat sebesar 11,43 persen;
• Kalimantan Tengah sebesar 9,52 persen;
• Bali sebesar 9,27 persen;
• Sulawesi Tengah sebesar 6,67 persen; dan
• Nusa Tenggara Barat sebesar 4,63 persen.

Gambaran rinci perkembangan jumlah Koperasi Indonesia, KOPERASI INDONESIAaktif dan KOPERASI INDONESIAtidak aktif disajikan pada tabel–1.

Perkembangan jumlah anggota KOPERASI INDONESIAperiode 2005-2006 mengalami peningkatan sebanyak 489.349 orang atau 1,79 persen. Propinsi Kepulauan Riau memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan jumlah anggota KOPERASI INDONESIA aktif, yaitu mencapai 107,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya, perkembangan jumlah anggota cukup berfluktuatif. Propinsi dengan peningkatan jumlah anggota terbesar (di atas 12 persen) adalah :

• Kalimantan Tengah sebesar 20,83 persen;
• Jawa Barat sebesar 15,72 persen;
• Jambi sebesar 14,84 persen;
• Banten sebesar 13,10 persen; dan
• Bangka Belitung sebesar 12,70 persen.

Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan jumlah anggota terbesar adalah:

• Maluku sebesar 48,28 persen;
• DKI Jakarta sebesar 37,76 persen;
• Riau sebesar 7,01 persen;
• Papua Barat sebesar 6,70 persen;
• Sumatera Utara sebesar 6,38 persen;
• Sulawesi Tenggara sebesar 4,26 persen;
• Bengkulu sebesar 4,12 persen;
• Jawa Timur sebesar 4,02 persen;
• Papua sebesar 3,78 persen;
• Sulawesi Utara sebesar 0,44 persen; dan
• Kalimantan Selatan sebesar 0,41 persen.

Gambaran rinci perkembangan jumlah anggota KOPERASI INDONESIAdisajikan pada tabel-2.

Hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah Koperasi Indonesia, KOPERASI INDONESIAaktif, KOPERASI INDONESIA tidak aktif dan perkembangan jumlah anggota. Propinsi dengan pertumbuhan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif terbesar tidak selalu diikuti menjadi propinsi dengan pertumbuhan jumlah anggota KOPERASI INDONESIA aktif terbesar. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif. Sehingga pertumbuhan anggota KOPERASI INDONESIA dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya KOPERASI INDONESIA baru, bukan dari berkembangnya KOPERASI INDONESIA tidak aktif menjadi aktif.

Disisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan KOPERASI INDONESIA dari daerah mengingat percepatan pembentukan badan/instansi yang membidangi KOPERASI INDONESIA di daerah tidak berjalan dengan baik. Kabupaten/kota hasil pemekaran biasanya akan mengalami masa transisi pemerintahan, yang kemudian akan berdampak kepada pembinaan lembaga dan penyampaian laporan kinerja KOPERASI INDONESIA ke propinsi. Untuk lebih spesifik perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan KOPERASI INDONESIA mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Indikator peningkatan animo masyarakat terhadap keberadaan KOPERASI INDONESIA juga dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berKoperasi dalam konteks KOPERASI INDONESIA, hal ini dapat terlihat juga pada pelakasanaan RAT, dimana pada periode 2005 – 2006 pelaksanaan RAT mengalami peningkatan sebanyak 549 unit KOPERASI INDONESIA atau 1,21 persen; dari 45.508 unit pada tahun 2005 menjadi 46.057 unit pada tahun 2006.

Propinsi dengan peningkatan pelaksanaan RAT terbesar (diatas 25 persen) adalah :

• Sulawesi Utara sebesar 75,09 persen;
• Kepulauan Riau sebesar 42,68 persen;
• Jawa Barat sebesar 29,89 persen;
• Sulawesi Tengah sebesar 26,59 persen; dan
• Maluku Utara sebesar 25,27 persen.

Sedangkan 11 (sebelas) propinsi lainnya mengalami penurunan pelaksanaan RAT KOPERASI INDONESIA, yaitu :

• Banten sebesar 52,97 persen; dan
• DKI Jakarta sebesar 38,54 persen;
• Jambi sebesar 28,51 persen;
• Riau sebesar 16,68 persen;
• Bengkulu sebesar 16,49 persen;
• Bali sebesar 11,56 persen;
• Sumatera Utara sebesar 6,54 persen;
• Papua Barat sebesar 4,03 persen;
• Sulawesi Selatan sebesar 2,44 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 0,19 persen; dan
• Nusa Tenggara Timur sebesar 0,12 persen.

Gambaran rinci pelaksanaan RAT disajikan pada tabel-3.

Dari empat indikator perkembangan KOPERASI INDONESIA yang telah dijelaskan, keberadaan KOPERASI INDONESIA sebagai badan usaha di seluruh daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan kerja baru di sebagian anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh KOPERASI INDONESIA periode 2005-2006 secara nasional yang mengalami peningkatan sebanyak 41.664 orang atau 13,49 persen; dari 308.771 orang (28.736 manajer dan 280.035 karyawan) pada tahun 2005 menjadi 350.435 orang (31.963 manajer dan 318.472 karyawan) pada tahun 2006. Kontribusi terbesar propinsi dalam penyerapan tenaga kerja oleh KOPERASI INDONESIA hanya terjadi di propinsi Sumatera Barat, yaitu mencapai 177,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya berfluktuatif. Lima propinsi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 20 persen), adalah :

• Jawa Barat sebesar 80,37 persen;
• Maluku Utara sebesar 36,41 persen;
• Kalimantan Barat sebesar 31,50 persen;
• Gorontalo sebesar 28,88 persen; dan
• Bangka Belitung sebesar 22,97 persen.

Walaupun secara nasional terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun masih terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA seperti;

• Jambi sebesar 15,60 persen;
• DKI Jakarta sebesar 9,83 persen;
• Kalimantan Tengah sebesar 9,41 persen;
• N. Aceh Darussalam sebesar 8,63 persen;
• Sumatera Selatan sebesar 8,47 persen;
• Sulawesi Tenggara sebesar 8,32 persen;
• Sulawesi Utara sebesar 4,85 persen;
• Kalimantan Selatan sebesar 4,43 persen;
• Jawa Tengah sebesar 3,34 persen;
• Kepulauan Riau sebesar 2,40 persen;
• Banten sebesar 0,88 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 0,46 persen;
• Jawa Timur sebesar 0,15 persen; dan
• Bengkulu sebesar 0,12 persen.

Gambaran rinci perkembangan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA disajikan tabel-4.

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI INDONESIASECARA NASIONAL PERIODE 2004-2005

Perkembangan usaha KOPERASI INDONESIA yang dicerminkan oleh indikator keuangan KOPERASI INDONESIA seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha KOPERASI INDONESIA periode 2005 – 2006 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Modal sendiri
KOPERASI INDONESIA meningkat sebesar Rp. 1.954.652,48 juta atau 13,17 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah modal sendiri KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 50 persen)
adalah :

• DKI Jakarta sebesar 81,21 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 77,82 persen;
• Gorontalo sebesar 77,06 persen;
• Maluku sebesar 62,42 persen; dan
• Kalimantan Tengah sebesar 55,30 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan modal sendiri KOPERASI INDONESIA adalah :

• Jambi sebesar 84,74 persen;
• Sulawesi Utara sebesar 17,89 persen;
• Maluku Utara sebesar 14,79 persen;
• Riau sebesar 10,90 persen; dan
• Papua sebesar 5,18 persen.

Gambaran rinci perkembangan modal sendiri KOPERASI INDONESIA aktif disajikan tabel-5.

Dalam hal modal luar Koperasi Indonesia , pada periode yang sama perkembangan modal luar KOPERASI INDONESIA secara nasional mengalami peningkatan 21,36 persen atau Rp. 3.883.016,62 juta; dari Rp. 18.179.195,39 pada tahun 2005 menjadi Rp. 22.062.212,00 juta.

Propinsi dengan peningkatan jumlah modal luar KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 50 persen) adalah:

• Nusa Tenggara Timar sebesar 144,99 persen;
• Maluku Utara sebesar 105,54 persen;
• DI Yogyakarta sebesar 98,41 persen;
• Sumatera Selatan sebesar 84,43 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 72,21 persen;
• Gorontalo sebesar 54,49 persen; dan
• DKI Jakarta sebesar 50,85 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan jumlah modal luar KOPERASI INDONESIA adalah :

• Kalimantan Tengah sebesar 60,07 persen;
• Kepulauan Riau sebesar 33,87 persen;
• Maluku sebesar 45,44 persen;
• Banten sebesar 25,51 persen;
• Riau sebesar 22,73 persen;
• Jambi sebesar 6,46 persen;
  • Sulawesi Tenggara sebesar 2,57 persen; dan
  • Kepulauan Riau sebesar 0,004 persen.

Gambaran rinci perkembangan modal luar KOPERASI INDONESIA aktif disajikan tabel-6.

Disisi lain, perkembangan transaksi usaha KOPERASI INDONESIA yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha
KOPERASI INDONESIA mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 53,60 persen atau Rp. 21.886.806,22 juta.

Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan volume usaha KOPERASI INDONESIA terbesar
(di atas 100 persen) yaitu :

• Jawa Timur sebesar 254,77 persen;
• Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 177,93 persen;
• Banten sebesar 168,93 persen; dan
• Gorontalo sebesar 109,59 persen.

Namun demikian
terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan jumlah volume usaha Koperasi Indonesia, diantaranya adalah :

• Sulawesi Utara sebesar 47,64 persen;
• Jambi sebesar 42,50 persen;
• Riau sebesar 23,34 persen;
• Kepulauan Riau sebesar 13,87 persen;
• Sumatera Utara sebesar 7,68 persen; dan
• Nusa Tenggara Timur sebesar 4,39 persen.

Gambaran rinci perkembangan volume usaha KOPERASI INDONESIAaktif disajikan tabel-7.

Seiring dengan peningkatan volume usaha Koperasi Indonesia , perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU)
KOPERASI INDONESIA periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 46,33 persen atau Rp. 1.018.497,34 juta.

Propinsi dengan peningkatan nilai SHU KOPERASI INDONESIA terbesar
(di atas 100 persen)
adalah :

• Gorontalo sebesar 685,37 persen;
• Maluku sebesar 166,43 persen;
• Sumatera Utara sebesar 158,02 persen;
• N. Aceh Darussalam sebesar 135,40 persen; dan
• DKI Jakarta sebesar 105,90 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan nilai SHU KOPERASI INDONESIA adalah :

• Jambi sebesar 41,95 persen;
• Kalimantan Selatan sebesar 22,81 persen;
• Nusa Tenggara Timur sebesar 12,64 persen;
• Banten sebesar 3,05 persen; dan
• Kepulauan Riau sebesar 0,0004 persen.

Versi Lengkap dapat di donwnload di sini

Persoalanya kemudian adalah apakah benar kondisi KOPERASI INDONESIA "seperti" data yang disampaikan kemenkop UKM diatas. Data diatas termasuk data KOPERASI SIMPAN PINJAM. Bagi saya apapun hasil yang disajikan pemerintah jangan kita telan bulat2 tetapi juga tidak bisa kita pandang secara skeptis. Sampai dengan saat ini instrumen yang paling bisa dijadikan acuan dalam melihat pergerakan KOPERASI INDONESIA adalah Kementrian KOPERASI UKM terlepas dari kelemahan yang dimiliknya.

Sumber : Depkop

Koperasi Indonesia Dalam Angka Finish

Posting kali ini masih melanjutkan posting sebelumnya tentang KOPERASI INDONESIA
dalam angka. Tidak ada yang istimewa dalam posting ini masih dalam konteks MANAJEMEN KOPERASI. Saya mencoba membantu menyampaiakan gambaran perkembangan KOPERASI INDONESIA
yang disajikan kemenkop UKM (dulu: departemen koperasi ). Saya hampir tidak melakukan editing apapun terhadap data ini kecuali untuk data dalam bentuk tabel. Saya berharap ada tinjauan kritis dari teman2 untuk melihat secara obyektif dan optimis. Data KOPERASI INDONESIA tahun 2008 telah saya sajikan sebelumnya. Semoga sedikit memberikan pencerahan untuk kita semuaJ

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI INDONESIA SECARA NASIONAL PERIODE 2005-2006

Kelembagaan KOPERASI INDONESIA periode 2005 – 2006 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan sebanyak 6.363 unit atau 4,71 persen. Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 15 persen)
periode
2005-2006 adalah :

• Kepulauan Riau sebesar 27,57 persen;
• Maluku sebesar 18,07 persen;
• Gorontalo sebesar 16,82 persen; dan
• Kalimantan Timur sebesar 15,48 persen.

• Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan
  jumlah
  KOPERASI INDONESIA adalah Papua Barat sebesar 12,18 persen.

Perkembangan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 4.126 unit atau 4,35 persen. Ada 5 (lima) propinsi dengan
peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif
terbesar (di atas 15 persen)
adalah :

• Kepulauan Riau sebesar 41,11 persen;
• DKI Jakarta sebesar 20,27 persen;
• Sulawesi Tengah sebesar 19,40 persen
• Maluku Utara sebesar 17,11 persen; dan
• Kalimantan Tengah sebesar 15,86 persen.

Propinsi dengan penurunan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif secara berturut-turut adalah :

• Papua Barat sebesar 12,98 persen;
• Banten sebesar 10,63 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 7,18 persen;
• Lampung sebesar 3,31 persen;
• Sulawesi Utara sebesar 1,75 persen;
• Jambi sebesar 0,49 persen; dan
• Riau sebesar 0,11 persen.

Sedangkan perkembangan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 2.237 unit atau 5,57 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif terbesar (diatas 50 persen), adalah :

• Kalimantan Timur sebesar 254, 31 persen;
• Maluku sebesar 52,63 persen; dan
• Gorontalo sebesar 52,41 persen.

Propinsi yang mengalami penurunan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif, adalah :

• DKI Jakarta sebesar 19,36 persen;
• Jawa Timur sebesar 16,31 persen;
• Papua Barat sebesar 11,43 persen;
• Kalimantan Tengah sebesar 9,52 persen;
• Bali sebesar 9,27 persen;
• Sulawesi Tengah sebesar 6,67 persen; dan
• Nusa Tenggara Barat sebesar 4,63 persen.

Gambaran rinci perkembangan jumlah Koperasi Indonesia, KOPERASI INDONESIAaktif dan KOPERASI INDONESIAtidak aktif disajikan pada tabel–1.

Perkembangan jumlah anggota KOPERASI INDONESIAperiode 2005-2006 mengalami peningkatan sebanyak 489.349 orang atau 1,79 persen. Propinsi Kepulauan Riau memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan jumlah anggota KOPERASI INDONESIA aktif, yaitu mencapai 107,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya, perkembangan jumlah anggota cukup berfluktuatif. Propinsi dengan peningkatan jumlah anggota terbesar (di atas 12 persen) adalah :

• Kalimantan Tengah sebesar 20,83 persen;
• Jawa Barat sebesar 15,72 persen;
• Jambi sebesar 14,84 persen;
• Banten sebesar 13,10 persen; dan
• Bangka Belitung sebesar 12,70 persen.

Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan jumlah anggota terbesar adalah:

• Maluku sebesar 48,28 persen;
• DKI Jakarta sebesar 37,76 persen;
• Riau sebesar 7,01 persen;
• Papua Barat sebesar 6,70 persen;
• Sumatera Utara sebesar 6,38 persen;
• Sulawesi Tenggara sebesar 4,26 persen;
• Bengkulu sebesar 4,12 persen;
• Jawa Timur sebesar 4,02 persen;
• Papua sebesar 3,78 persen;
• Sulawesi Utara sebesar 0,44 persen; dan
• Kalimantan Selatan sebesar 0,41 persen.

Gambaran rinci perkembangan jumlah anggota KOPERASI INDONESIAdisajikan pada tabel-2.

Hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah Koperasi Indonesia, KOPERASI INDONESIAaktif, KOPERASI INDONESIA tidak aktif dan perkembangan jumlah anggota. Propinsi dengan pertumbuhan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif terbesar tidak selalu diikuti menjadi propinsi dengan pertumbuhan jumlah anggota KOPERASI INDONESIA aktif terbesar. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif. Sehingga pertumbuhan anggota KOPERASI INDONESIA dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya KOPERASI INDONESIA baru, bukan dari berkembangnya KOPERASI INDONESIA tidak aktif menjadi aktif.

Disisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan KOPERASI INDONESIA dari daerah mengingat percepatan pembentukan badan/instansi yang membidangi KOPERASI INDONESIA di daerah tidak berjalan dengan baik. Kabupaten/kota hasil pemekaran biasanya akan mengalami masa transisi pemerintahan, yang kemudian akan berdampak kepada pembinaan lembaga dan penyampaian laporan kinerja KOPERASI INDONESIA ke propinsi. Untuk lebih spesifik perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan KOPERASI INDONESIA mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Indikator peningkatan animo masyarakat terhadap keberadaan KOPERASI INDONESIA juga dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berKoperasi dalam konteks KOPERASI INDONESIA, hal ini dapat terlihat juga pada pelakasanaan RAT, dimana pada periode 2005 – 2006 pelaksanaan RAT mengalami peningkatan sebanyak 549 unit KOPERASI INDONESIA atau 1,21 persen; dari 45.508 unit pada tahun 2005 menjadi 46.057 unit pada tahun 2006.

Propinsi dengan peningkatan pelaksanaan RAT terbesar (diatas 25 persen) adalah :

• Sulawesi Utara sebesar 75,09 persen;
• Kepulauan Riau sebesar 42,68 persen;
• Jawa Barat sebesar 29,89 persen;
• Sulawesi Tengah sebesar 26,59 persen; dan
• Maluku Utara sebesar 25,27 persen.

Sedangkan 11 (sebelas) propinsi lainnya mengalami penurunan pelaksanaan RAT KOPERASI INDONESIA, yaitu :

• Banten sebesar 52,97 persen; dan
• DKI Jakarta sebesar 38,54 persen;
• Jambi sebesar 28,51 persen;
• Riau sebesar 16,68 persen;
• Bengkulu sebesar 16,49 persen;
• Bali sebesar 11,56 persen;
• Sumatera Utara sebesar 6,54 persen;
• Papua Barat sebesar 4,03 persen;
• Sulawesi Selatan sebesar 2,44 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 0,19 persen; dan
• Nusa Tenggara Timur sebesar 0,12 persen.

Gambaran rinci pelaksanaan RAT disajikan pada tabel-3.

Dari empat indikator perkembangan KOPERASI INDONESIA yang telah dijelaskan, keberadaan KOPERASI INDONESIA sebagai badan usaha di seluruh daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan kerja baru di sebagian anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh KOPERASI INDONESIA periode 2005-2006 secara nasional yang mengalami peningkatan sebanyak 41.664 orang atau 13,49 persen; dari 308.771 orang (28.736 manajer dan 280.035 karyawan) pada tahun 2005 menjadi 350.435 orang (31.963 manajer dan 318.472 karyawan) pada tahun 2006. Kontribusi terbesar propinsi dalam penyerapan tenaga kerja oleh KOPERASI INDONESIA hanya terjadi di propinsi Sumatera Barat, yaitu mencapai 177,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya berfluktuatif. Lima propinsi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 20 persen), adalah :

• Jawa Barat sebesar 80,37 persen;
• Maluku Utara sebesar 36,41 persen;
• Kalimantan Barat sebesar 31,50 persen;
• Gorontalo sebesar 28,88 persen; dan
• Bangka Belitung sebesar 22,97 persen.

Walaupun secara nasional terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun masih terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA seperti;

• Jambi sebesar 15,60 persen;
• DKI Jakarta sebesar 9,83 persen;
• Kalimantan Tengah sebesar 9,41 persen;
• N. Aceh Darussalam sebesar 8,63 persen;
• Sumatera Selatan sebesar 8,47 persen;
• Sulawesi Tenggara sebesar 8,32 persen;
• Sulawesi Utara sebesar 4,85 persen;
• Kalimantan Selatan sebesar 4,43 persen;
• Jawa Tengah sebesar 3,34 persen;
• Kepulauan Riau sebesar 2,40 persen;
• Banten sebesar 0,88 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 0,46 persen;
• Jawa Timur sebesar 0,15 persen; dan
• Bengkulu sebesar 0,12 persen.

Gambaran rinci perkembangan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA disajikan tabel-4.

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI INDONESIASECARA NASIONAL PERIODE 2004-2005

Perkembangan usaha KOPERASI INDONESIA yang dicerminkan oleh indikator keuangan KOPERASI INDONESIA seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha KOPERASI INDONESIA periode 2005 – 2006 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Modal sendiri
KOPERASI INDONESIA meningkat sebesar Rp. 1.954.652,48 juta atau 13,17 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah modal sendiri KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 50 persen)
adalah :

• DKI Jakarta sebesar 81,21 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 77,82 persen;
• Gorontalo sebesar 77,06 persen;
• Maluku sebesar 62,42 persen; dan
• Kalimantan Tengah sebesar 55,30 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan modal sendiri KOPERASI INDONESIA adalah :

• Jambi sebesar 84,74 persen;
• Sulawesi Utara sebesar 17,89 persen;
• Maluku Utara sebesar 14,79 persen;
• Riau sebesar 10,90 persen; dan
• Papua sebesar 5,18 persen.

Gambaran rinci perkembangan modal sendiri KOPERASI INDONESIA aktif disajikan tabel-5.

Dalam hal modal luar Koperasi Indonesia , pada periode yang sama perkembangan modal luar KOPERASI INDONESIA secara nasional mengalami peningkatan 21,36 persen atau Rp. 3.883.016,62 juta; dari Rp. 18.179.195,39 pada tahun 2005 menjadi Rp. 22.062.212,00 juta.

Propinsi dengan peningkatan jumlah modal luar KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 50 persen) adalah:

• Nusa Tenggara Timar sebesar 144,99 persen;
• Maluku Utara sebesar 105,54 persen;
• DI Yogyakarta sebesar 98,41 persen;
• Sumatera Selatan sebesar 84,43 persen;
• Kalimantan Timur sebesar 72,21 persen;
• Gorontalo sebesar 54,49 persen; dan
• DKI Jakarta sebesar 50,85 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan jumlah modal luar KOPERASI INDONESIA adalah :

• Kalimantan Tengah sebesar 60,07 persen;
• Kepulauan Riau sebesar 33,87 persen;
• Maluku sebesar 45,44 persen;
• Banten sebesar 25,51 persen;
• Riau sebesar 22,73 persen;
• Jambi sebesar 6,46 persen;
  • Sulawesi Tenggara sebesar 2,57 persen; dan
  • Kepulauan Riau sebesar 0,004 persen.

Gambaran rinci perkembangan modal luar KOPERASI INDONESIA aktif disajikan tabel-6.

Disisi lain, perkembangan transaksi usaha KOPERASI INDONESIA yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha
KOPERASI INDONESIA mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 53,60 persen atau Rp. 21.886.806,22 juta.

Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan volume usaha KOPERASI INDONESIA terbesar
(di atas 100 persen) yaitu :

• Jawa Timur sebesar 254,77 persen;
• Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 177,93 persen;
• Banten sebesar 168,93 persen; dan
• Gorontalo sebesar 109,59 persen.

Namun demikian
terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan jumlah volume usaha Koperasi Indonesia, diantaranya adalah :

• Sulawesi Utara sebesar 47,64 persen;
• Jambi sebesar 42,50 persen;
• Riau sebesar 23,34 persen;
• Kepulauan Riau sebesar 13,87 persen;
• Sumatera Utara sebesar 7,68 persen; dan
• Nusa Tenggara Timur sebesar 4,39 persen.

Gambaran rinci perkembangan volume usaha KOPERASI INDONESIAaktif disajikan tabel-7.

Seiring dengan peningkatan volume usaha Koperasi Indonesia , perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU)
KOPERASI INDONESIA periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 46,33 persen atau Rp. 1.018.497,34 juta.

Propinsi dengan peningkatan nilai SHU KOPERASI INDONESIA terbesar
(di atas 100 persen)
adalah :

• Gorontalo sebesar 685,37 persen;
• Maluku sebesar 166,43 persen;
• Sumatera Utara sebesar 158,02 persen;
• N. Aceh Darussalam sebesar 135,40 persen; dan
• DKI Jakarta sebesar 105,90 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan nilai SHU KOPERASI INDONESIA adalah :

• Jambi sebesar 41,95 persen;
• Kalimantan Selatan sebesar 22,81 persen;
• Nusa Tenggara Timur sebesar 12,64 persen;
• Banten sebesar 3,05 persen; dan
• Kepulauan Riau sebesar 0,0004 persen.

Versi Lengkap dapat di donwnload di sini

Persoalanya kemudian adalah apakah benar kondisi KOPERASI INDONESIA "seperti" data yang disampaikan kemenkop UKM diatas. Data diatas termasuk data KOPERASI SIMPAN PINJAM. Bagi saya apapun hasil yang disajikan pemerintah jangan kita telan bulat2 tetapi juga tidak bisa kita pandang secara skeptis. Sampai dengan saat ini instrumen yang paling bisa dijadikan acuan dalam melihat pergerakan KOPERASI INDONESIA adalah Kementrian KOPERASI UKM terlepas dari kelemahan yang dimiliknya.

Sumber : Depkop